KHABARNEWS – Morowali, 26 April 2026 – Terungkapnya kasus penyelundupan gas elpiji 3 kilogram dari Kota Kendari menuju wilayah Pulau Menui dan Morowali, yang disertai penangkapan dua pelaku, menuai perhatian dari berbagai kalangan masyarakat.
Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Menui Kepulauan (HPMMK) menilai peristiwa tersebut menunjukkan masih adanya celah besar dalam sistem pengawasan distribusi gas bersubsidi, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini rentan mengalami kelangkaan.
Menurutnya, praktik penyelundupan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas elpiji 3 kilogram untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kelangkaan yang selama ini terjadi di wilayah kami patut diduga berkaitan erat dengan distribusi ilegal yang tidak terkontrol,” ujarnya dalam keterangannya.
Ia mendesak aparat penegak hukum agar tidak berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan, melainkan mengusut tuntas jaringan yang terlibat dalam praktik tersebut. Selain itu, pihak Pertamina juga diminta memperketat sistem distribusi serta pengawasan di tingkat pangkalan resmi.
Lebih lanjut, HPMMK turut menyoroti peran pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Camat sebagai pimpinan wilayah dinilai memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan baik.
Sementara itu, pemerintah kabupaten diminta hadir memberikan solusi konkret terhadap persoalan kelangkaan gas yang terus berulang, khususnya di daerah kepulauan.
Pihak HPMMK menilai lemahnya koordinasi dan pengawasan antarinstansi menjadi salah satu faktor yang membuka ruang terjadinya praktik penyelundupan gas subsidi tersebut.
Atas kondisi itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni camat diminta lebih aktif melakukan pengawasan dan koordinasi di tingkat wilayah, pemerintah kabupaten segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi LPG bersubsidi, serta penambahan pangkalan resmi di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan, terutama daerah kepulauan.
“Kami berharap ada langkah tegas dan nyata dari seluruh pihak terkait agar masyarakat tidak lagi menjadi korban kelangkaan akibat praktik-praktik ilegal seperti ini,” tegasnya.
