KHABARNEWS – Morowali, 4 Mei 2026 – Gelombang unjuk rasa kembali mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Morowali. Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Industri Mandiri (FSPIM) menggelar aksi May Day Jilid 2 di Kantor Pemerintahan Kabupaten Morowali, Bungku, pada Senin (4/5/2026). Aksi ini dilakukan secara independen tanpa melibatkan serikat pekerja lain.
Massa aksi bertolak dari Sekretariat FSPIM di Fatufia, Bahodopi, sekitar pukul 08.00 WITA. Perjalanan menuju Bungku ditempuh dalam waktu kurang lebih satu jam. Sasaran pertama aksi adalah Kantor Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker). Namun, setibanya di lokasi pada hari kerja tersebut, kantor dalam keadaan kosong dan pintu terkunci rapat.
Tidak menemui petugas Wasnaker, aksi massa yang dipimpin oleh Korlap Sarwan langsung bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Morowali. Di lokasi ini, tensi aksi meningkat. Para demonstran membakar ban di hadapan para pejabat yang hadir untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Dalam orasinya, Sekretaris Jenderal FSPIM, Jay, melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Ia menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali gagal mengambil kebijakan strategis untuk melindungi buruh di tengah dinamika perburuhan yang kian kompleks.
“Lemahnya pengawasan Wasnaker dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan menjadi akar masalah. Persoalan ketenagakerjaan di sini sangat kompleks, khususnya di dalam kawasan IMIP. Kami mendesak agar tuntutan kesejahteraan buruh segera direalisasikan,” tegas Jay.
Pihaknya membawa sejumlah tuntutan konkret kepada Pemda Morowali dan DPRD. FSPIM memberikan tenggat waktu agar solusi segera diberikan. “Kami berharap ada solusi secepatnya. Jika tidak, FSPIM-KPBI akan mengkonsolidasikan aksi besar-besaran untuk menyuarakan hak-hak buruh demi mendapatkan kesejahteraan dan keadilan,” ancamnya.
Hingga berita ini diturunkan, suasana di depan Kantor DPRD masih dipenuhi massa aksi. Pihak keamanan tampak berjaga ketat mengawal jalannya unjuk rasa. Publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons gelombang tuntutan dari kaum buruh ini.
