KHABARNEWS – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, H. Syarifuddin Hafid, SH., menyuarakan keprihatinan mendalam atas melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar non-subsidi. Kenaikan harga yang menembus angka Rp30.000 per liter pada awal Mei 2026 ini dinilai telah melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Kondisi ini mengakibatkan biaya operasional melaut membengkak secara drastis. Dampaknya, ribuan kapal nelayan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah terpaksa bersandar dan menghentikan aktivitas penangkapan ikan. Penurunan pendapatan bersih pun dirasakan signifikan oleh para pelaku usaha perikanan tradisional.
Syarifuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Tengah menegaskan, persoalan ini bukan sekadar masalah ekonomi rumah tangga nelayan, melainkan sudah masuk ke ranah ancaman ketahanan pangan nasional. Menurutnya, peran nelayan sangat strategis dalam menjaga ketersediaan protein hewani bagi masyarakat.
“Kondisi ini sangat membebani nelayan. Harga BBM untuk operasional melaut yang naik sangat tinggi berdampak pada banyak hal. Bukan hanya nelayan kesulitan melaut, tapi produksi pangan di sektor perikanan juga ikut terdampak serius,” ujar Syarifuddin melalui keterangan resminya, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, struktur biaya melaut nelayan tradisional sangat bergantung pada BBM. Ketika harga solar non-subsidi tidak lagi masuk akal, nelayan terpaksa memilih untuk tidak melaut karena hasil tangkapan tidak akan mampu menutupi modal operasional. Situasi ini memicu kelangkaan ikan di pasaran lokal dan berpotensi mengganggu stabilitas inflasi daerah.
Lebih lanjut, Syarifuddin mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mencari solusi konkret. Mekanisme distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran bagi nelayan kecil dinilai sebagai salah satu jalan keluar yang mendesak agar sektor kelautan dan perikanan tidak semakin terpuruk.
