KHABARNEWS – Morowali – Dinas Perikanan Kabupaten Morowali memastikan proses pendataan nelayan terdampak musim pancaroba berjalan secara transparan dan akuntabel. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Morowali, Irmayanti, menegaskan bahwa instansinya memiliki kewenangan penuh dalam memverifikasi data calon penerima bantuan agar tepat sasaran.
“Memang untuk pendataan itu ada di kami, di Dinas Perikanan Kabupaten Morowali. Kami bertanggung jawab penuh untuk memastikan data nelayan yang akan menerima bantuan benar-benar valid dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” ujar Irmayanti dalam keterangannya baru-baru ini.
Penegasan ini disampaikan menyusul program Bantuan Sosial (Bansos) Pancaroba yang digagas oleh Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf. Program ini menargetkan sekitar 5.000 nelayan di wilayah kepulauan yang rentan terdampak cuaca ekstrem dan perubahan musim. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) direncanakan akan menerima bantuan tunai sebesar Rp1,5 juta per bulan selama tiga bulan, dengan total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp22,5 miliar.
Proses Pendataan yang Ketat
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Perikanan melakukan pendataan dan verifikasi secara mendetail. Irmayanti menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengandalkan data lama, tetapi akan melakukan validasi lapangan untuk memastikan status penerima sebagai nelayan aktif. Proses ini juga melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk Dinas Sosial dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menentukan masa musim pancaroba yang menjadi dasar penyaluran bantuan.
“Pak Bupati sampaikan ke kami, pemberian bantuan, baik itu alat tangkap maupun budidaya, harus tepat sasaran. Tahun ini kami akan melakukan penyaluran kepada penerima dengan lebih detail, guna memastikan setiap penerima itu merupakan kelompok yang layak,” tegas Irmayanti.
Selain bansos tunai, Dinas Perikanan juga menyiapkan program bantuan sarana produksi berupa 99 unit perahu fiber dan alat tangkap modern, seperti fish finder, untuk membantu nelayan meningkatkan hasil tangkapan di luar musim paceklik. Saat ini, pihaknya masih mematangkan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) sebagai landasan hukum penyaluran bantuan.
Dengan adanya pendataan yang akurat, diharapkan program bantuan pancaroba ini dapat meringankan beban ekonomi nelayan Morowali yang sangat bergantung pada kondisi laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.
