KHABARNEWS – Palu – Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, mendapat tanggapan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Wakil Ketua DPRD Sulteng, H. Syarifudin Hafid, S.H., M.H. , angkat bicara dan menekankan pentingnya transparansi pemerintah desa di tengah dinamika sosial dan investasi yang semakin kompleks.
Menanggapi gejolak yang terjadi pada Senin, 13 April 2026, politisi senior tersebut menyoroti akar permasalahan yang kerap memicu ketegangan antara warga dan aparatur pemerintahan di tingkat bawah. Menurutnya, kunci utama meredam konflik adalah keterbukaan informasi, terutama yang berkaitan dengan hak-hak fundamental warga.
“Kepala desa harus terbuka kepada masyarakat jika ada persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi, apalagi di era keterbukaan seperti sekarang ini,” tegas Syarifudin Hafid saat dihubungi.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tensi di wilayah Morowali yang kerap diwarnai persoalan agraria dan tata kelola aset desa. Berdasarkan penelusuran di lapangan, warga Desa Topogaro sebelumnya memang menyuarakan aspirasi terkait kejelasan status aset desa dan dampak operasional kawasan industri di sekitarnya .
Syarifudin menambahkan bahwa pola pemerintahan modern menuntut adanya akuntabilitas publik. “Zaman sekarang ini, pemerintah dibutuhkan keterbukaan dalam mengelola pemerintahan. Ini bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban,” ujarnya menegaskan.
Wakil Ketua DPRD Sulteng itu juga mengingatkan bahwa desa merupakan ujung tombak pelayanan publik. Ketika terjadi kebuntuan komunikasi antara kepala desa dan warganya, maka konflik horizontal maupun vertikal hampir pasti akan terjadi. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Morowali untuk memfasilitasi dialog antara pihak desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Ini pembelajaran bagi seluruh kepala desa. Kalau ada persoalan hak-hak dasar warga, duduk bersama, selesaikan dengan musyawarah. Jangan sampai warga harus turun ke jalan hanya untuk mencari kejelasan informasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, suasana di Kecamatan Bungku Barat dilaporkan kondusif pascalaporan aksi demonstrasi. Pihak DPRD Sulteng berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi serta memastikan hak-hak masyarakat sipil terlindungi sesuai aturan perundang-undangan.
