KHABARNEWS – Morowali – Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, memimpin secara langsung kegiatan Desk Verifikasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali untuk Tahun Anggaran 2027, pada Selasa, 5 Mei 2026.
Agenda strategis yang digelar di ruang rapat kantor Bupati ini bertujuan untuk memastikan keselarasan perencanaan program lingkungan hidup dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati Iksan menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terukur. Ia meminta agar RENJA yang disusun tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi panduan operasional yang efektif dalam menjawab tantangan lingkungan di Morowali.
“Verifikasi ini krusial. Program yang dirancang harus konkret, berdampak langsung bagi masyarakat, dan tentunya menjaga keseimbangan ekosistem di tengah pertumbuhan industri dan ekonomi daerah. Kita perlu memastikan anggaran 2027 dikelola secara efisien dan tepat sasaran,” ujar Bupati Iksan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali memaparkan sejumlah program prioritas yang diusulkan dalam RENJA tersebut, meliputi:
· Pengendalian pencemaran air dan udara,
· Pengelolaan sampah dan limbah B3,
· Rehabilitasi lahan kritis,
· Serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan lingkungan.
Proses Desk Verifikasi ini membahas secara rinci target kinerja, indikator keberhasilan, serta pagu indikatif anggaran per program. Tujuannya untuk mencegah tumpang tindih kegiatan dan memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberikan daya ungkit maksimal bagi kualitas lingkungan hidup di Morowali.
Bupati juga mengingatkan agar Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan koordinasi lintas sektor, terutama dengan sektor industri, dalam mengimplementasikan program pemantauan kualitas lingkungan secara berkala.
Dengan disetujuinya kerangka RENJA ini, Pemerintah Kabupaten Morowali menunjukkan komitmen kuat untuk meletakkan aspek kelestarian lingkungan sebagai pondasi pembangunan jangka panjang. Rencana kerja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun mendatang.
