KhabarNews.Id _ Jakarta – Sepanjang tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan 20 kajian mendalam guna mencegah dan memonitor potensi korupsi dalam berbagai program strategis pemerintah. Salah satu program yang mendapat sorotan khusus adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana KPK menemukan sejumlah kerentanan sistemik yang berisiko membuka celah praktik korupsi.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyampaikan bahwa kajian ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang proaktif. “Temuan kami mengidentifikasi kerentanan sistemik yang berpotensi membuka celah korupsi, khususnya dalam tata kelola dan mekanisme pengadaan,” ujarnya.
Fokus pada Mekanisme Pengadaan yang Berisiko
Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis, KPK secara spesifik menyoroti mekanisme pengadaan yang dilakukan melalui skema Bantuan Pemerintah (Banper). Menurut analisis KPK, mekanisme ini dinilai berisiko karena:
- Memperpanjang Rantai Pelaksanaan: Proses yang berbelit dapat mengurangi efisiensi dan menciptakan titik-titik rawan penyimpangan.
- Memicu Konflik Kepentingan: Kurangnya kejelasan dan pemisahan wewenang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di antara para pelaku.
- Melemahkan Transparansi dan Akuntabilitas: Mekanisme Banper dinilai belum cukup terbuka dan mudah dilacak, sehingga menyulitkan pengawasan publik.
Rekomendasi KPK untuk Perbaikan Program MBG
Untuk menutup celah-celah tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi korektif kepada pemerintah, antara lain:
· Penataan Ulang Mekanisme Pengadaan: Evaluasi dan penyederhanaan skema pengadaan agar lebih efisien, kompetitif, dan transparan.
· Penguatan Regulasi: Penyempurnaan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan MBG, termasuk sanksi yang tegas untuk pelanggaran.
· Kejelasan Pembagian Peran: Penegasan tugas dan tanggung jawab antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk menghindari tumpang tindih dan saling lempar tanggung jawab.
· Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Baik pengawasan internal pemerintah maupun partisipasi masyarakat harus ditingkatkan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuannya.
Rekomendasi Telah Ditindaklanjuti
Johanis Tanak menambahkan bahwa temuan dan rekomendasi KPK tidak hanya untuk program MBG, tetapi juga untuk program-program strategis lain yang dikaji.
“Kami menemukan kelemahan serupa dalam tata kelola dan regulasi di beberapa program lainnya,” jelasnya.
Kabar baiknya, sebagian rekomendasi konstruktif dari KPK tersebut telah mendapat respons positif. Sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah mulai menindaklanjutinya dengan menyusun rencana aksi perbaikan. Langkah ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sistem untuk mencegah korupsi sejak dini.
Dengan adanya kajian dan rekomendasi ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dan program pemerintah lainnya dapat terlaksana dengan lebih akuntabel, efektif, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
