KHABARNEWS – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, menghadiri Workshop dan Sosialisasi Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Polibu, Lantai III, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Opini Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Ombudsman RI kembali melaksanakan penilaian sebagai bentuk pengawasan sekaligus upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali Cegah Maladministrasi
Atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali, Wakil Bupati Iriane Iliyas menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini dilakukan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan kompetensi aparatur, serta memastikan setiap pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, seluruh perangkat daerah dapat semakin memahami pentingnya pencegahan maladministrasi dan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah hadir untuk melayani, sehingga kepuasan dan kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” ujar Iriane.
Wagub Sulteng: Kualitas Pelayanan Kunci Kepercayaan Publik
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kualitas pelayanan publik memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Sektor yang paling mudah dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pelayanan kesehatan, sehingga perlu menjadi perhatian serius seluruh daerah.
Hadiri Acara, Perwakilan Ombudsman RI dan Jajaran Pemprov Sulteng
Workshop dan sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, jajaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Morowali, dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalisir potensi maladministrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
