KHABARNEWS – Morowali – Di balik hamparan birunya laut dan eksotisme pulau-pulau kecil yang memesona, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyimpan paradoks yang menggelitik. Meski menyandang potensi wisata bahari kelas wahid, wilayah ini belum mampu menjelma menjadi magnet yang menarik kunjungan massif wisatawan. Lantas, di manakah letak mata rantai yang terputus dari potensi besar ini?
Beberapa tahun terakhir, gaung keindahan Menui Kepulauan sejatinya telah berhasil menembus ruang-ruang digital. Putra-putri terbaik daerah ini bahkan tercatat pernah terpilih sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Morowali pada tahun 2022 dan 2023. Melalui berbagai kanal media sosial, mereka gencar memperkenalkan surga tersembunyi ini ke panggung yang lebih luas. Namun, fakta di lapangan berbicara lain: pantai pasir putih dan gugusan pulau tetap lengang, sepi dari hingar-bingar pelancong.
Mengurai benang kusut persoalan ini, Ikra, seorang mahasiswa Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako sekaligus anggota Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Menui Kepulauan (IPPMMK) Palu, mencoba memotret kondisi tersebut dari perspektif geografi. Menurutnya, mandeknya laju kunjungan wisatawan dapat dijelaskan melalui konsep interaksi desa-kota, khususnya teori yang menekankan pada aspek transferabilitas.
“Dalam kajian interaksi wilayah, sebuah kawasan bisa berkembang jika terjadi aliran lancar antara desa dan kota, baik itu pergerakan orang, informasi, maupun modal. Ada tiga prasyarat utama: komplementaritas (saling melengkapi), transferabilitas (kemudahan akses), dan tidak adanya hambatan dari wilayah lain,” ujar Ikra.
Dari ketiga faktor tersebut, titik lemah Menui Kepulauan terletak pada transferabilitas yang sangat minim. Keindahan destinasi seakan tidak ada artinya jika wisatawan harus berjibaku dengan keterbatasan transportasi untuk mencapainya. Minimnya armada dan sulitnya aksesibilitas menjadi tembok tebal yang memutus interaksi antara kota (sebagai sumber wisatawan) dan desa (sebagai destinasi tujuan).
Promosi digital yang digencarkan para duta wisata memang telah berhasil membuka “pintu informasi”. Sayangnya, tanpa dukungan infrastruktur akses yang memadai, informasi tersebut hanya berhenti di layar gawai. Ia gagal bertransformasi menjadi kunjungan nyata yang dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat pesisir.
“Persoalannya bukan pada ‘ada atau tidaknya potensi’ di Menui Kepulauan. Justru sebaliknya, kawasan ini memiliki kekayaan wisata bahari yang luar biasa dan masih sangat alami. Persoalannya adalah pada bagaimana potensi itu dihubungkan dengan dunia luar,” tegas Ikra.
Dorongan Peran Pemerintah Daerah
Selain kendala akses, sorotan juga mengarah pada perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam tata kelola destinasi. Fasilitas pendukung wisata yang masih terbatas serta pengelolaan yang belum optimal dinilai menjadi faktor penghambat lainnya. Kondisi ini membuat potensi ekonomi kerakyatan yang seharusnya bisa dipanen dari sektor pariwisata belum mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Padahal, jika berkaca pada daerah lain di Sulawesi Tengah, sektor pariwisata telah menjadi lokomotif baru penggerak ekonomi. Berdasarkan data, kunjungan wisatawan nusantara ke Sulawesi Tengah terus menunjukkan tren positif. Hal ini menandakan bahwa pasar wisatawan sudah tersedia, tinggal bagaimana daerah seperti Menui Kepulauan membenahi diri untuk menyambut peluang tersebut.
Pada akhirnya, narasi tentang Menui Kepulauan bukanlah cerita tentang kegagalan. Ini adalah potret buram dari potensi raksasa yang tengah tertidur, terhambat oleh jerat aksesibilitas dan pengelolaan. Jika konektivitas transportasi diperbaiki dan perhatian serius terhadap sektor wisata ditingkatkan, bukan hal mustahil wilayah kepulauan ini akan bangkit dan menjelma menjadi destinasi unggulan baru di jazirah Sulawesi Tengah.
PENULIS: Ikra, Pengurus IPPMMK Palu FKIP UNTAD
