KhabarNews.Id _ JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Febriyanthi Hongkiriwang, S.Si., Apt., menegaskan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat Sulteng, terutama dalam penanganan kasus bullying dan kekerasan terhadap anak di sekolah, serta keadilan ekonomi bagi tenaga kerja lokal dan UMKM.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu pagi (14/1/2026). Sidang ini bertujuan menyampaikan laporan hasil inventarisasi pengawasan atas pelaksanaan sejumlah undang-undang.
Sorotan Serius terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Pendidikan
Menanggapi laporan Komite III DPD RI, Febriyanthi menyoroti maraknya kasus perundungan (bullying) dan kekerasan terhadap anak di sekolah. Ia menegaskan bahwa persoalan ini memerlukan penanganan serius dan sistematis.
“Kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang komprehensif. DPD RI mendorong penguatan sistem pencegahan di sekolah-sekolah, termasuk di Sulawesi Tengah, agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman dan ramah bagi anak-anak,” tegas Febriyanthi.
Dorong Keadilan Ekonomi dalam Implementasi UU Cipta Kerja
Selain isu perlindungan anak, senator asal Sulawesi Tengah ini juga menyoroti aspek keadilan ekonomi dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang menjadi fokus pengawasan Komite IV DPD RI.
Febriyanthi menekankan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Ia menyatakan bahwa masuknya investasi harus dibarengi dengan jaminan upah layak bagi pekerja lokal serta kemudahan akses permodalan bagi UMKM.
“Kita tentu mendorong pertumbuhan investasi, namun jangan sampai buruh lokal dan pelaku UMKM justru terpinggirkan. Prinsip keadilan ekonomi harus diwujudkan melalui kebijakan fiskal dan insentif yang benar-benar dirasakan masyarakat di daerah,” ujarnya.
Dukungan untuk Penguatan Mitigasi Bencana
Sebagai wakil daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, Febriyanthi juga memberikan dukungan terhadap rekomendasi penguatan mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan. Ia menekankan pentingnya pembangunan sistem peringatan dini terintegrasi serta pemulihan kawasan hulu untuk menjaga keseimbangan ekologi dan keselamatan masyarakat.
Komitmen Pengawasan Berkelanjutan
Melalui sidang ini, Febriyanthi memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan komite-komite DPD RI akan dikawal secara konsisten agar ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“DPD RI akan terus menjadi jembatan antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional demi terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, termasuk di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Sidang Paripurna DPD RI ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPD RI terhadap implementasi undang-undang, dengan fokus pada isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah.
