KHABARNEWS – MOROWALI — Sebuah video yang memperlihatkan Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Muslimin Dg Masiga, S.A.N., memukul meja dalam acara pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, beredar luas dan menuai perhatian publik. Menanggapi hal itu, Muslimin memberikan klarifikasi resmi bahwa tindakannya bukanlah bentuk intervensi, melainkan upaya untuk mendapatkan kesempatan berbicara di tengah situasi yang ramai .
Kronologi Awal Mula Insiden
Insiden itu terjadi saat Muslimin mendatangi proses pemilihan BPD di Desa Keurea. Kedatangannya tidak hanya untuk memilih, tetapi juga untuk menindaklanjuti aspirasi warga yang mengaku tidak menerima undangan untuk menggunakan hak pilihnya. Sejumlah masyarakat menyatakan bahwa mereka memiliki KTP dan berdomisili di Keurea, namun tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan BPD tersebut.
“Sebagai anggota DPRD dan wakil rakyat, saya berkewajiban mendengarkan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Muslimin dalam klarifikasinya, Senin (26/8) .
Memukul Meja Demi Ruang Berbicara
Menanggapi video viral yang memperlihatkan dirinya memukul meja, Muslimin menjelaskan bahwa situasi saat itu sedang ramai. Banyak suara masyarakat yang bersamaan, sehingga ia merasa tidak mendapat kesempatan cukup untuk menyampaikan maksud kedatangannya.
Muslimin menegaskan bahwa gestur memukul meja tersebut semata-mata dilakukan untuk meminta perhatian dan diberikan ruang berbicara, bukan sebagai bentuk ancaman atau intervensi terhadap jalannya pemilihan BPD .
“Saya hanya ingin diberikan kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan persoalan yang disampaikan masyarakat. Jangan sampai karena situasi ramai muncul spekulasi seolah-olah saya datang untuk mengintervensi pemilihan,” tegasnya.
Ia juga mengkhawatirkan bahwa potongan video yang beredar dapat menimbulkan persepsi berbeda jika tidak disertai konteks kejadian secara utuh.
Persoalan Hak Pilih Warga
Lebih lanjut, Muslimin menilai aspirasi warga yang kehilangan hak pilih perlu diklarifikasi secara terbuka. Ia pun berkomunikasi dengan ketua panitia pemilihan BPD untuk meminta penjelasan terkait mekanisme, ketentuan, dan dasar penetapan daftar pemilih .
“Saya tidak datang untuk mengatur siapa yang harus dipilih. Saya hanya meminta agar persoalan masyarakat dijelaskan secara terbuka dan sesuai aturan,” ujarnya.
Muslimin menekankan bahwa seluruh masyarakat harus mendapatkan perlakuan adil dalam proses demokrasi desa tanpa diskriminasi, baik berdasarkan asal-usul maupun status sosial.
Demokrasi dan Aspirasi Masyarakat
Anggota DPRD Morowali yang dikenal dekat dengan masyarakat itu berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antarmasyarakat. Ia meminta semua pihak tidak mudah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video atau informasi yang belum mendapatkan klarifikasi lengkap.
Menurutnya, perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus diselesaikan melalui komunikasi, klarifikasi, dan aturan yang berlaku .
“Perbedaan adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun kita harus menjaga agar proses ini tetap berjalan damai dan berdasarkan aturan yang ada,” pungkasnya .
Muslimin menegaskan akan terus menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dengan mendengarkan aspirasi, melakukan pengawasan, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai ketentuan dan mengedepankan kepentingan masyarakat .
Sampai saat ini, proses pemilihan BPD di Desa Keurea tetap berjalan sesuai prosedur dan masyarakat diharapkan terus menjaga kondusivitas dalam setiap tahapan demokrasi.
