KHABARNEWS – Morowali – Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bahodopi (FK-PPMKB), Rafki, mengecam keras sikap arogan yang ditunjukkan oleh anggota DPRD Kabupaten Morowali, Muslimin Dg. Masiga. Kecaman ini menyusul insiden protes terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Keurea, di mana Muslimin dilaporkan bertindak emosional hingga memukul meja.
Menurut Rafki, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dinilai memicu ketegangan di ruang publik serta mencederai etika sebagai wakil rakyat. FK-PPMKB menegaskan bahwa seorang pejabat publik harus terikat oleh norma kepantasan dan kode etik dalam menjalankan fungsinya.
“Kami mengecam tindakan tersebut. Kritik terhadap persoalan DPT merupakan hak dan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, tetapi menjalankan fungsi itu tidak berarti mengabaikan etika. Ketegasan harus dibangun melalui argumentasi, mekanisme kelembagaan, dan kepatuhan terhadap aturan, bukan melalui tindakan emosional yang berpotensi memperkeruh keadaan,” tegas Rafki dalam pernyataan resminya, Senin (24/8/2026).
Rafki menyoroti bahwa pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam menjaga ketertiban masyarakat, terutama di tengah dinamika pelaksanaan Pemilu. Tindakan arogan justru dapat mengurangi kewibawaan lembaga DPRD dan merusak iklim demokrasi yang sehat .
“Bagaimana mungkin masyarakat diminta menjaga ketertiban apabila pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru menunjukkan sikap yang berpotensi meningkatkan tensi persoalan? Ini bukan sekadar persoalan memukul meja. Ini menyangkut keteladanan seorang pejabat publik dan bagaimana kewenangan digunakan secara beretika,” ujarnya.
Lebih lanjut, FK-PPMKB menyatakan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan substansi kritik Muslimin terkait DPT, karena permasalahan tersebut merupakan isu serius yang menyangkut hak politik masyarakat . Namun, mereka menekankan bahwa cara penyampaian yang tidak etis tidak dapat dibenarkan. Penyelesaian masalah DPT seharusnya dilakukan melalui data, argumentasi yang kuat, klarifikasi, dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan arogansi kekuasaan.
“Kalaupun terdapat persoalan dalam DPT, maka yang harus dikedepankan adalah data, argumentasi, klarifikasi, dan mekanisme hukum. Jangan sampai substansi persoalan yang seharusnya menjadi perhatian publik justru tenggelam karena perilaku yang dianggap arogan,” pungkasnya.
FK-PPMKB pun mendorong DPRD Kabupaten Morowali untuk menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi internal. Mereka meminta agar tindakan Muslimin Dg. Masiga dikaji dari perspektif kode etik dan tata tertib dewan. Hal ini bertujuan agar fungsi pengawasan berjalan secara profesional dan martabat lembaga tetap terjaga.
“Kami meminta DPRD Morowali tidak permisif terhadap perilaku yang dapat menurunkan wibawa lembaga. Wakil rakyat harus menjadi contoh dalam menyelesaikan persoalan secara rasional dan konstitusional,” tandas Rafki.
