KHABARNEWS – Bungku, Kabupaten Morowali – Pemerintah Kabupaten Morowali bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah resmi menggelar entry meeting pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas belanja daerah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Morowali pada Senin (24/8/2026) ini menjadi langkah awal audit terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2025 hingga triwulan III tahun 2026 .
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintah daerah. Turut hadir Sekretaris Daerah Morowali Yusman Mahbub, Asisten III Afridin, Inspektur Inspektorat Ashar Ma’aruf, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris dinas, bendahara, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemkab Morowali .
Dari sisi auditor, hadir Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Dian Ayu Lestari, bersama anggota timnya yaitu Rizal Rama, Ria Sulistyawati, Iqbal Pratama Putra, dan Abraham Edward Alexander Nuruwe. Kehadiran tim ini menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 40 hari ke depan .
Perbaiki Sistem, Bukan Mencari-cari Kesalahan
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iriane Iliyas menekankan bahwa tujuan utama dari kedatangan BPK adalah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar mencari kesalahan. Ia menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk bersikap proaktif mendukung kelancaran tugas BPK dengan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu .
“Inti kehadiran BPK-RI adalah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah kita. Kepada semua pimpinan OPD agar proaktif mendukung kelancaran tugas BPK-RI,” tegas Iriane .
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Morowali Yusman Mahbub meminta seluruh perangkat daerah menyikapi pemeriksaan ini secara serius. Ia berharap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Morowali ke depan dapat lebih baik lagi. “Pemeriksaan ini benar-benar harus kita sikapi secara proaktif,” ujarnya .
Fokus pada Belanja Daerah dan Sistem Pengendalian Intern
Ketua Tim BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Dian Ayu Lestari, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini mencakup belanja daerah selama dua tahun, yaitu tahun 2025 dan hingga triwulan III tahun 2026. Pemeriksaan ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan .
Dian Ayu Lestari mengungkapkan alasan pemilihan fokus pada belanja daerah. “Belanja menjadi salah satu akun yang perlu kami periksa karena dalam tiga tahun terakhir permasalahan masih banyak ditemukan pada pengelolaan belanja daerah, bahkan di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah,” jelasnya .
Menariknya, sebelum menguji kepatuhan dan potensi ketidakpatuhan, tim pemeriksa akan terlebih dahulu menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diterapkan oleh pemerintah daerah. “Apakah sistem pengendalian intern sudah terjawab atau belum. Itu yang akan kami lihat dalam pemeriksaan,” tambah Dian .
Hal ini juga ditegaskan oleh Asisten III Pemkab Morowali, Afridin. Menurutnya, penilaian terhadap SPI sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara terstruktur dan sesuai ketentuan. “Kalau SPI kita bagus, tentu berbanding lurus dengan hasil di lapangan dan temuan semakin kecil. Tetapi kalau SPI kurang bagus, dukungan pengendalian juga akan lemah sehingga pengelolaan belanja berpotensi bermasalah,” ujar Afridin .
Melalui entry meeting ini, Pemkab Morowali berharap pelaksanaan audit oleh BPK dapat berjalan efektif serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Seluruh OPD diminta untuk merespons cepat setiap permintaan data dan dokumen dari tim pemeriksa agar proses audit berjalan lancar .
