KhabarNews.Id_ PALU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM, menyambut langsung kedatangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, serta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Rabu (4/2/2026) pagi. Rombongan tiba pukul 06.06 WITA bersama Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.
Kedatangan para pejabat tinggi negara ini menandai momentum penting dalam penguatan program pembangunan desa dan pelayanan hukum di Provinsi Sulawesi Tengah. Penyambutan dilakukan dengan prosesi adat pemasangan Siga (penutup kepala tradisional) sebagai simbol penghormatan tertinggi kepada tamu kehormatan di Bumi Tadulako.
“Suasana penyambutan berlangsung hangat dan khidmat. Prosesi adat ini merupakan wujud kearifan lokal dan penghargaan masyarakat kami,” ujar Novalina dalam sambutannya. Ia didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulteng, Ihsan Basir, serta unsur Forkopimda setempat.

Sinergi Pusat-Daerah untuk Akses Keadilan
Usai silaturahmi di ruang VIP bandara, rombongan bergerak menuju Lapangan Pogombo untuk bergabung dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Dr. Supratman Andi Agtas, yang telah tiba lebih dahulu. Agenda inti kunjungan kerja ini adalah menghadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak se-Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Yandri Susanto akan menyerahkan penghargaan kepada 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah atas keberhasilan membentuk Posbakum. Pemberian apresiasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal dan terpencil.
Dukungan BNN dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan
Kehadiran Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, turut menguatkan dimensi lain dari kunjungan ini, yaitu menciptakan lingkungan desa yang aman dari ancaman narkoba sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara program pemberdayaan desa, layanan hukum, dan pencegahan narkoba diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memacu pembangunan desa yang berkeadilan, aman, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah, melalui kolaborasi erat antara Kementerian Desa PDT, Kemenkumham, BNN RI, dan Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota se-Sulteng.










