KHABARNEWS – Morowali, – Kabar duka kembali menyelimuti dunia ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah. Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus terjadi di Kabupaten Morowali. Terbaru, pada Agustus 2026 ini, nasib pilu menimpa sekitar 1.900 karyawan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang harus kehilangan pekerjaan .
Rencana PHK massal ini tertuang dalam surat pemberitahuan efisiensi bernomor 4760/eksternal/HRD/GNI-site/2026. Dari total 6.325 karyawan yang dimiliki perusahaan pengolahan nikel di Morowali Utara tersebut, hampir sepertiganya dipastikan terdampak kebijakan rasionalisasi tenaga kerja .
Alasan Perusahaan dan Dampak Sosial
Manajemen PT GNI menyatakan bahwa langkah berat ini terpaksa diambil karena kondisi keuangan perusahaan yang belum kunjung membaik. Perusahaan saat ini sedang berada dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan harus melakukan penghematan biaya operasional agar usaha tetap dapat berjalan .
Namun, kebijakan ini tak pelak menuai keprihatinan dan kecaman. Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FSPIM-KPBI) menilai bahwa negara dan pemerintah telah gagal hadir dan melindungi buruh.
FSPIM-KPBI Kecam Pemerintah: “Hadir untuk Perusahaan, Bukan Buruh?”
Tesar Angrian Bonjol, juru kampanye FSPIM-KPBI, dengan tegas menyatakan bahwa negara seharusnya hadir untuk melindungi buruh, bukan justru membiarkan perusahaan yang dinilai mengabaikan dan merugikan pekerja.
“Negara harus hadir untuk buruh, bukan untuk perusahaan yang mengabaikan dan merugikan buruh,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah seharusnya membuka mata melihat dinamika persoalan perburuhan yang terjadi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. FSPIM-KPBI mengkritik keras janji pembentukan Satgas Ketenagakerjaan oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang hingga kini tidak kunjung jelas kelanjutannya .
Fadil, ketua pengurus unit kerja FSPIM, menambahkan bahwa kegagalan pemerintah dalam melindungi buruh sangat terasa. Ia mencontohkan nasib buruh di PT. Malachite International Mining (MIM) dan PT. Roda Jaya Sakti (RSJ) yang di-PHK secara sepihak tanpa mempertimbangkan nasib pekerja dan keluarganya .
“Kondisi seperti ini tentunya sangat berdampak bagi kehidupan keluarga mereka,” ujar Fadil .
Satgas PHK dan Janji Presiden Dipertanyakan
FSPIM-KPBI menilai bahwa Satuan Tugas (Satgas) PHK yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto terbukti gagal dalam melindungi pekerja. Serikat buruh mengutuk keras sistem perusahaan yang dinilai bobrok dan mendesak adanya sikap tegas dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi buruh di Indonesia.
Di sisi lain, DPRD Morowali Utara mengingatkan pemerintah daerah agar serius mengantisipasi dampak PHK massal ini. Selain berpotensi meningkatkan angka pengangguran, gelombang PHK juga dikhawatirkan memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menurunkan aktivitas ekonomi warga di kawasan lingkar tambang . Dewan meminta Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk mengawal proses PHK agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi sesuai undang-undang .
Nasib Buruh di Tengah Industri Ekstraktif
Kasus PHK di Morowali menjadi cermin getir bagi para buruh di industri ekstraktif. Mereka tidak hanya berjuang melawan kesewenang-wenangan perusahaan, tetapi juga menanti kepastian dari janji-janji pemerintah yang kerap kali menggantung . Pemerintah pusat dan daerah kini dihadapkan pada ujian nyata untuk membuktikan keberpihakan mereka kepada tenaga kerja Indonesia.
