KhabarNews.Id _ Morowali, 22 Januari 2026 – Sebuah polemik muncul di Desa Topogaro, Kabupaten Morowali, menyusul berdirinya bangunan smelter (pabrik peleburan) di atas lahan yang diklaim warga sebagai “jalan tani”. Pembangunan fasilitas industri tersebut dinilai dilakukan tanpa konfirmasi atau kejelasan izin kepada masyarakat setempat, memicu keresahan di tengah penduduk.
Berdasarkan pantauan di lokasi, konstruksi smelter telah berdiri di area yang sebelumnya digunakan warga sebagai akses pertanian. Para petani dan masyarakat Desa Topogaro menyatakan, mereka tidak pernah mendapat sosialisasi atau konfirmasi resmi terkait alih fungsi lahan jalan tersebut untuk keperluan industri.
“Jalan tani kami tiba-tiba sudah berubah jadi tempat smelter. Tidak ada dialog sebelumnya dengan warga. Kami mempertanyakan proses perizinannya, kompensasi, serta dampak lingkungan dan sosial ke depan,” ujar salah seorang perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya, Kamis (22/1/2026).
Keberadaan smelter di kawasan yang dikenal dengan aktivitas pertambangan dan industri memang bukan hal baru di Morowali. Namun, persoalan muncul ketika pembangunannya diduga mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, khususnya dalam hal kepemilikan atau pemanfaatan lahan komunal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengembang smelter maupun otoritas setempat mengenai klaim warga. Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Morowali segera turun tangan melakukan mediasi dan memberikan kejelasan status lahan serta aturan main pembangunan di wilayah tersebut.
Isu ini juga menyoroti pentingnya aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam setiap proyek industri skala besar. Transparansi dan dialog dengan masyarakat adat/lokal di sekitar lokasi proyek dinilai krusial untuk mencegah konflik sosial yang berlarut.
