KHABARNEWS – PALU – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Arnila M. Ali, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara aktivitas PT Graha Mining Utama (GMU) menyusul peristiwa banjir lumpur yang menimbun kawasan SMPN 2 Siumbatu di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
Legislator dari daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara itu mengecam keras kejadian yang diduga dipicu oleh aktivitas pertambangan perusahaan tersebut. Menurutnya, insiden ini bukan sekadar persoalan material yang menutupi bangunan fisik, melainkan telah merampas hak fundamental anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan layak. “Ini bukan sekadar persoalan lumpur yang menutupi bangunan sekolah. Yang sesungguhnya tertimbun adalah hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang aman dan layak,” tegas Arnila dalam rilisnya, Sabtu (18/7/2026).
Arnila mendesak pemerintah segera melakukan investigasi secara terbuka dan independen tanpa hanya mengandalkan laporan dari pihak perusahaan. Ia meminta agar seluruh pihak terkait dilibatkan agar penyebab kejadian dapat diungkap secara objektif. “Jangan hanya berhenti pada teguran administratif. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan lingkungan perusahaan, audit pelaksanaan AMDAL, hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran,” ujarnya.
Pimpinan DPRD itu juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan di Morowali yang dinilai belum berjalan optimal.
“Di mana fungsi pengawasan selama ini? Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah sekolah tertimbun lumpur dan masyarakat menjadi korban. Pengawasan lingkungan tidak boleh bersifat reaktif, tetapi harus mampu mencegah bencana sebelum terjadi,” kritiknya.
Arnila menegaskan bahwa setiap perusahaan tambang memiliki kewajiban menerapkan prinsip good mining practice, termasuk membangun sistem pengendalian sedimentasi, drainase, dan pengelolaan air tambang yang memadai. Ia menyayangkan belum adanya penjelasan resmi dari perusahaan di tengah meningkatnya keresahan warga.
“Perusahaan seharusnya segera memberikan penjelasan kepada masyarakat dan membuka akses pemeriksaan apabila memang merasa tidak menjadi penyebab. Transparansi jauh lebih baik daripada membiarkan spekulasi berkembang,” pungkasnya.
